Suara Islam Online

Ray Rangkuti: Reshuffle Untuk Alihkan Tiga Isu Besar

Thursday, 13 October 2011 17:45 |

Written by Jaka |

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Jakarta (SI ONLINE) - Rencana reshuffle kabinet yang sebentar lagi akan dilakukan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) diduga kuat hanya untuk menaikkan pamor SBY semata. Demikian dikatakan Direktur Nasional LIMA Ray Rangkuti dalam diskusi 'Kabinet Neolib Out' di Institut Hijau Indonesia, Liga Mas Pancoran, Jakarta Selatan (12/10/2011).

"Selain itu, saya juga lihat reshuffle ini untuk mengalihkan tiga isu besar. Pertama kasus Bank Century, kedua surat palsu MK yang melibatkan Andi Nurpati dan ketiga adalah menutupi berbagai kebohongan publik yang dilakukan pemerintahan SBY," kata Ray

Menurutnya, bila tidak hanya basa-basi, sejumlah Menteri yang kontroversial seperti Muhaimin Iskandar dan Andi Mallarangeng, diganti. Juga menteri-menteri yang tersangkut masalah kesusilaan, seperti Suharso Monoarfa dan Freddy Numberi.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Koalisi Anti Utang Dani Setiawan mengatakan bahwa yang harus juga diwaspadai adalah menteri-menteri yang begitu mudahnya memasukkan arus modal asing ke Indonesia, sehingga malah menciptakan cengkeraman neolib pada bangsa ini.

"Padahal tidak seluruhnya sistem perekonomian Indonesia bergantung atau terkoneksi ke pusat-pusat perekonomian Internasional. Jadi kita sebenarnya bisa bertahan dari krisis Internasional, dengan menguatkan sektor riil," kata Dani.

Namun sayangnya orang-orang yang duduk di kabinet SBY-Boediono malah tidak mencerminkan upaya untuk mempercepat kemandirian bangsa, tetapi malah diisi mereka yang pro neolib. Yaitu mereka yang ingin modal Internasional makin berperan dalam menjalankan perekonomian kita.

"Sehingga orientasinya tidak lagi untuk membangun kemandirian ekonomi kita. Oleh karenanya SBY seharusnya mengganti orang-orang yang mainstreamnya kapitalisme global, dengan orang-orang yang pro kemandirian ekonomi kita," katanya.

KAMMI Kerahkan 5 000 Mahasiswa Berdemo ke Istana

Terkait isu Reshufle, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) akan mengerahkan sekitar 5.000 kader dari seluruh Indonesia dalam unjukrasa memperingati dua tahun kepemimpinan SBY-Boediono pada 20 Oktober 2011.

"KAMMI akan menggalang 5.000 massa dari kader Jabodetabek, Jabar, Jateng dan DIY, untuk melakukan aksi di Istana Negara dan gedung MPR DPR pada tanggal 20 Oktober nanti," kata Ketua Pimpinan Pusat KAMMI Bidang Komunikasi Eric Setiawan, di Bandung, Rabu.

Eric mengatakan, aksi tersebut nantinya akan difokuskan di dua tempat yakni Istana Negara dan Gedung MPR DPR RI. Menurutnya, KAMMI juga sudah berkoordinasi dengan organisasi kemahasiswaan lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan GMNI.

"Terkait aksi nanti, kami tidak akan sendiri. Kami sudah menggalang konsolidasi dengan organisasi mahasiswa lain seperti HMI, GMNI serta BEM seluruh Indonesia juga sudah koordinasi," ujarnya.

KAMMI Dianggap underbauw PKS, dan Demokrat menilai PKS sering bikin masalah. Partai Demokrat menilai, Partai Keadilan Sejahtera --partai penyusun koalisi-- sering membuat masalah dibanding anggota koalisi yang lain, termasuk ancaman yang disampaikan PKS kepada Presiden Susilo B Yudhoyono terkait perombakan kabinet.

Dari sejarah koalisi, menurut Ketua DPP Partai Demokrat, Pasek Suardika, di Gedung Parlemen, Jakarta, yang sering bermasalah itu adalah PKS, dalam banyak hal. "PKS sudah tabrak norma ketatanegaraan karena merombak kabinet adalah prerogeratif presiden. Ancaman itu sama artinya menghambat kerja presiden yang bekerja untuk rakyat," kata Suardika.

Partai Demokrat menurut dia juga dipastikan tidak merasa terhina dengan ancaman dari PKS itu. Belum lama ini seorang elit PKS mengeluarkan pernyataan politik yang intinya membandingkan pemerintahan dan persona Soeharto dan SBY.

"Hanya terganggu. PKS perlu belajar komunikasi, mana koalisi, mana oposisi. Jangan bajunya koalisi, tapi rasanya oposisi. Apakah ancaman itu personal atau lembaga," katanya.

Menurut Suardika, saat ini SBY dan Unit Kerja bidang Pengawasan dan Pengendalian saat ini sedang membuat penilaian terhadap menteri-menteri dari PKS. "Presiden SBY sedang membuat Indek Prestasi Kumulatif buat menteri dari PKS," kata anggota Komisi II DPR RI itu.

Ia mengibaratkan seorang siswa yang akan mengikuti ujian. Seorang siswa pintar tak akan kasak-kusuk dan siswa yang tidak pintar, pastinya akan melakukan berbagai cara.

"Kalau orang pintar, saat ujian dia tenang-tenang saja, anteng-anteng saja. Tapi kalau nilainya kacau-kacau, biasanya dia sibuk," ujarnya.

Rep: Agusdin
Red: Jaka