Mahasiswa Kembali Desak SBY-Boediono Mundur
Jakarta (SI ONLINE) - Mahasiswa kembali mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono mundur. Puluhan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Jakarta itu berunjuk rasa di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Rabu (18/5). Bahkan, mereka sempat memblokir jalan tersebut hingga mengakibatkan kemacetan panjang.
Dalam aksinya, mahasiswa meneriakkan yel-yel kecaman terhadap pemerintahan SBY dan mendesak SBY-Boed mundur. Mereka juga menggelar aksi teaterikal merangkak di jalan sebagai simbol ketidakberdayaan masyarakat untuk hidup layak. Soalnya biaya pendidikan dan kesehatan di negeri ini masih sangat mahal.
Saat pengunjuk rasa memblokir jalan, polisi langsung bertindak. Sebab, aksi mereka sudah mengganggu arus lalu lintas sehingga merugikan para pengguna jalan. Polisi akhirnya membubarkan aksi para mahasiswa setelah mereka berdemonstrasi selama satu jam
Sejalan dengan mahasiswa, sejumlah tokoh lintas agama kembali menyoroti kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kali ini, mereka menyoroti maraknya praktik korupsi dan insiden kekerasan yang mengatasnamakan agama.
Menurut keterangan dari Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mukti, korupsi di Indonesia saat ini sudah merasuki seluruh bidang. Selain itu, persatuan bangsa pun tengah terancam oleh beragam konflik dan kekerasan. Rakyat juga semakin kehilangan kepercayaan kepada para wakilnya dan kepada pemimpinnya,” kata Abdul Mukti saat jumpa pers di Taman Ismail Marzuki, Kamis (19/5/2011).
Karena itu, para tokoh lintas agama mengajukan lima tuntutan kepada seluruh pihak khususnya pemerintah guna menyikapi persoalan ini. Di antaranya, pemerintah diminta untuk mengatasi persoalan bangsa dengan empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika).
Selain itu, para tokoh lintas agama meminta agar pemerintah berani memberi prioritas tertinggi kepada pengakhiran korupsi dan kembali menjadi pengawal keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi apapun. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh seperti Syafii Ma’arif, Salahuddin Wahid, Pdt Andreas A Yengawoe, Martinus Situmorang, dan Ida Pedande Sebali Tianyar Arimbawa.
Neoliberal Miskinkan Rakyat
Tokoh-tokoh lain seperti Dr.Rizal Ramli dan Kwin Kian Gie mempunuai pandangan sama. Mereka sudah sampai pada kesimpulan bahwa sejatinya rezim SBY-Boediono sudah selesai, karena kebijakan neoliberal mereka justru memiskinkan rakyat, mengabaikan jaminan sosial dan memarginalkan ekonomi rakyat. Pemerintah hanya melayani kepentingan asing dan memberikan bantuan sosial dari utang luar negeri, yang kian merugikan rakyat dan tak melindungi rakyat.
Sementara pemerintah gagal memberikan jaminan sosial, gagal menciptakan lapangan kerja, gagal mengatasi kemiskinan dan gagal mewujudkan keadilan sosial. Demikian pandangan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, anggota DPR Fraksi PDI Rieke Diah Pitaloka dan Mantan Menko Perekonomian Dr Rizal Ramli dalam dialog di Metro TV Selasa malam (17/5/11).
Tokoh nasional Rizal Ramli dan Kwik Kian Gie menyatakan, statistik bisa digunakan untuk kebohongan dan menjustifikasi kebijakan pemerintah yang didukung Bank Dunia/IMF , yang sejatinya tidak memihak kepentingan rakyat, malah mementingkan kepentingan asing yang mengeruk kekayan alam di Indonesia. ‘’Sejak era Orde Baru 1967, UU Penanaman Modal Asing sudah membuka kesempatan bagi Asing untuk mengeruk kekayaan dan sumber daya ekonomi rakyat, melayani kepentingan Bank Dunia atau asing,’’ kata Rizal maupun Kwik Kian Gie.
Rep: M Syah Agusdin
Sumber: Rimanews
Last Updated (Friday, 20 May 2011 09:44)











Indonesia bangkrut karena korupsi dan kolonialisme. Pergantian rezim harus dilakukan secepatnya untuk menyelamatkan negeri ini. Yang tidak kalah penti...
Kasus GKI Yasmin semakin membuktikan kebenaran laporan International Crisis Group. Menurut ICG, salah satu faktor utama meningkatnya gesekan antaruma...
Artawijaya
Penulis buku "Gerakan Theosofi di Indonesia" dan "Jaringan Yahudi Internasional di Nusantara" Pustaka Al-Kautsar, Jakarta
Penganut Theosofi di Minangkabau menolak penegakkan syariat yang dianggap ancaman terhadap adat istiadat Minangkabau. Padahal syariat yang ingin ditegakkan ketik...