MENUMPAS TERORIS UNTUK OBAMA
Saturday, 20 March 2010 15:24 | 
Written by Shodiq Ramadhan | 
Oleh: Amran Nasution (Staf Ahli Suara Islam)Sebagai orang yang pernah mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah negerinya yang kedua (America is my second country), boleh saja Presiden SBY menghormati kedatangan Obama ke Indonesia setinggi langit. Namun kenyataannya sekarang Presiden berkulit hitam itu sedang terpuruk, hampir sama dengan nasib negerinya, Amerika Serikat, yang masih dililit resesi ekonomi.
Terakhir, Amerika Serikat baru saja dipermalukan Israel di panggung internasional. Hanya beberapa jam setelah Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendarat di Israel, Selasa, 9 Maret lalu, pemerintah Israel mengumumkan bahwa telah dikeluarkan izin membangun 1600 rumah di kawasan Jerusalem Timur.
Pengumuman itu seakan melemparkan kotoran ke muka Joe Biden. Kenapa tidak? Jerusalem Timur oleh dunia internasional (termasuk PBB dan Amerika Serikat sendiri) telah dinyatakan sebagai milik Arab, yang terlarang untuk pemukiman orang Yahudi. Tapi nyatanya orang Yahudi atas izin pemerintah Israel terus membangun pemukiman di sana. Itu salah satu sebab mengapa upaya perdamaian Arab – Israel selama ini selalu gagal.
Setahun ini pemerintahan Obama – melalui utusan khusus untuk Timur Tengah, George Mitchell – kembali mengusahakan perdamaian. Hasilnya: sehari sebelum kunjungan Joe Biden ke Israel telah diumumkan oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa akan dimulai pembicaraan perdamaian tak langsung antara Israel dengan Palestina.
Maka kedatangan Joe Biden ke Israel dimaksudkan sebagai simbol keberhasilan pemerintahan Obama membawa Israel dan Palestina kembali ke meja perundingan. Nyatanya pemerintahan Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melempari wajah pemerintahan Obama dengan telur busuk.
Benjamin Netanyahu menyatakan tak tahu-menahu pengumuman pembangunan perumahan itu – dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Eli Yishai – dan menyatakan minta maaf kepada Joe Biden. Tentu saja tak masuk akal, Perdana Menteri tak tahu kebijakan sepenting itu diambil oleh Menterinya.
Pemerintah Amerika Serikat tampak marah besar atas penghinaan itu. Departemen Luar Negeri mengumumkan Jumat lalu, bahwa Menteri Luar Negeri Hillary Rodham Clinton menelepon Benjamin Netanyahu selama 43 menit, menyampaikan kekecewaan dan protes Amerika Serikat atas perilaku Israel.
Apa yang terjadi menunjukkan betapa Israel sama sekali tak lagi menghargai pemerintah Amerika Serikat. Padahal selama ini negeri Yahudi itu amat tergantung pada Amerika Serikat. Sudah puluhan tahun, Amerika menyuapi Israel dengan berbagai bantuan termasuk persenjataan dan duit sebesar 3 milyar dollar setiap tahun. Dengan bantuan itu Israel muncul sebagai negara paling tangguh persenjataannya di Timur Tengah, dan juga menjadi salah satu negara makmur secara ekonomi di kawasan itu.
Sebetulnya, seperti ditulis Profesor John Mearsheimer dari University of Chicago dan Profesor Stephen Walt dari Harvard University di dalam buku The Israel Lobby And U.S. Foreign Policy (Farrar, Straus and Giroux, New York 2007) dengan segala bantuan yang diberikan Amerika Serikat itu, Israel mestinya tak bisa bertingkah seenaknya. Bantuan 3 milyar dollar setiap tahun adalah sangat besar, dan menurut kedua profesor tadi, menyebabkan ekonomi Israel maju pesat. Kini tingkat kemakmuran penduduk Israel setara dengan Korea Selatan atau Spanyol.
Nyatanya Israel sering bertindak sesuka hati, dan kini malah berani mempermalukan seorang Wakil Presiden Amerika Serikat di depan umum. Jika Pemerintah Israel sering bertindak semau gue, tanpa ada balasan berarti dari Pemerintah Amerika, menurut buku tadi, karena kuatnya lobi Israel di Amerika Serikat. Seperti terbukti selama ini, semua Presiden Amerika Serikat dikendalikan lobi Isreal, apalagi Presiden Barack Obama sekarang sedang menghadapi masalah besar di negerinya.
Apalagi, seperti ditulis Jackson Diehl, wartawan The Washington Post, di korannya edisi 8 Maret lalu, Presiden Barack Obama nyaris tak punya kawan. Ia beda dengan Presiden George Walker Bush dulu yang dikenal berhasil membangun pertemanan dekat dengan sejumlah para pemimpin dunia, terutama dengan Perdana Menteri Inggris waktu itu, Tony Blair.
Tapi Obama, seperti ditulis Diehl, punya masalah dalam berhubungan dengan Nicolas Sarkozy (Presiden Perancis), Angela Merkel (Kanselir Jerman), dan Gordon Brown (Perdana Menteri Inggris). Padahal semua negara di atas adalah sekutu terdekat Amerika Serikat.
RAKYAT MARAH
Tampaknya semua masalah bersumber dari kegagalan pemerintahan Obama di dalam negeri. Begitu parahnya kondisi sekarang bisa dilihat dari pooling terbaru yang diumumkan 8 Maret lalu, bahwa 60 persen responden Amerika Serikat percaya negeri mereka sedang berjalan ke arah yang salah. Mayoritas responden berpendapat Partai Demokrat yang memerintah sekarang sama saja dengan Partai Republik, pemerintahan lalu yang telah kalah dalam Pemilu. Pooling dilakukan oleh Democratic Corps, sebuah institusi dari Partai Demokrat, bekerja sama dengan Third Way, lembaga nirlaba yang progresif.
Dengan hasil pooling ini -- bila tak terjadi perubahan signifikan – posisi Partai Demokrat yang kini menguasai DPR dan Senat, akan mengalami ancaman serius dalam pemilihan umum (midterm) November mendatang.
Merosotnya pamor Obama di mata rakyat dimulai dari talangan (bailout) sekitar 75 milyar dollar untuk bank yang terkena masalah kredit perumahan (mortgage), lalu dilanjutkan dengan ‘’menghamburkan’’ 787 milyar dollar untuk paket stimulus. Dari mana pemerintah dapat uang sebanyak itu?.
Antara lain, terutama dengan menjual obligasi ke luar negeri, khususnya ke China, Timur Tengah, dan Jepang. Atau dengan kata lain: menimbun utang. Tak aneh jika dalam berbagai demo oleh para aktivis di sana, selalu ada poster berbunyi: ‘’Stop printing money’’ (Stop cetak uang) dan ‘’China owns us’’ (Kita milik China).
Celakanya, walau sudah menghamburkan hampir satu trilyun dollar untuk paket talangan dan stimulus itu, pengangguran masih terasa menyesakkan dada. Selama setahun krisis menimpa, sudah jutaan rakyat Amerika Serikat kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, dan pula kehilangan harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Padahal stimulus satu trilyun dollar itu diberikan kepada bank-bank besar, dengan bunga nyaris 0 persen. Sementara bank itu mengenakan bunga kartu kredit masyarakat sampai 20 atau 30%. Semuanya kemudian oleh banyak anggota masyarakat dirasakan tak adil. Atau lebih tepatnya, seperti dikatakan poolster terkenal, Scott Rasmussen: sekarang ini 75% rakyat Amerika Serikat sedang marah.
Betapa tidak? Bob Herbert, kolumnis surat kabar The New York Times melalui tulisannya 9 Maret lalu, mencoba menjelaskan kenapa rakyat marah atau setidaknya kecewa kepada Obama dan Partai Demokrat-nya. Sekarang umumnya rakyat merasakan masalah pengangguran: sulitnya mencari pekerjaan atau sulitnya mempertahankan pekerjaan (untuk tak di-PHK). Ditaksir sejak resesi sampai sekarang sudah hilang 11 juta kesempatan kerja.
Sementara itu, pemerintahan Obama menumpahkan hampir seluruh perhatiannya ke reformasi undang-undang pemeliharaan kesehatan (Health Care Bill), salah satu masalah yang jadi materi kampanye Obama dulu.
Betul, masalah itu penting. Sungguh keterlaluan kalau ternyata sekarang terdapat sekitar 40 juta rakyat Amerika Serikat – sebagai salah satu negara dengan dengan pendapatan perkapita yang tinggi di dunia -- tak memilik asuransi kesehatan. Artinya, mereka akan kesulitan berobat bila sakit. Inilah hasil sistem kapitalisme tak terkendali yang ditrapkan dua priode pemerintahan Presiden George Bush.
Tapi dalam kondisi sekarang, rakyat belum sempat memikirkan masalah itu. Mereka terjerat oleh ketidak-pastian akan pekerjaan atau usahanya. Ketidakpastian itu lama kelamaan berubah menjadi kemarahan.
Dalam kunjungan ke Indonesia nanti, Presiden Obama akan berpidato kepada 1,5 milyar umat Islam dunia, sebagaimana ia lakukan di Turki (April 2009) dan Mesir (Juni 2009). Di Turki, ia tegaskan bahwa Amerika Serikat tak sedang berperang dengan Islam. Sambutan kepadanya di Ibu Kota Turki, Ankara, luar biasa.
Pernyataannya di atas ditafsirkan bahwa Amerika akan menghentikan perang terhadap Islam yang dikobarkan Presiden Bush. Maka di depan Parlemen Turki, nama Obama disebutkan dengan lengkap: Barack Hussein Obama. Ia disambut seakan saudara yang telah lama hilang. ‘’Wellcome Hussein,’’ begitu headline koran liberal Turki, Taraf, menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat itu.
Di Mesir, dua bulan kemudian, lebih seronok lagi. Selama 55 menit Obama berpidato di Cairo University – di kampus ini 75 tahun lalu, Sayyid Qutb dilantik sebagai Sarjana Pendidikan – beberapa kali terdengar teriakan dari hadirin, ‘’I love you, I love you’’. Seakan menyambut teriakan itu, Obama pun berkata bahwa Amerika Serikat tak akan pernah berperang dengan Islam. Ia menyebut nama Palestina seakan sebuah negara, dan pendudukan Tepi Barat harus segera berakhir.
Sudah lebih setengah tahun berselang, belum terlihat perubahan konkret seperti apa yang dipidatokan Obama. Ia malah menambah terus jumlah pasukan di Afghanistan, menyebabkan peperangan meningkat, begitu pula jumlah korban. Tak tampak tanda-tanda menuju perdamaian.
Amerika Serikat campur tangan ke negeri kecil semacam Yaman dan Somalia, memusuhi Iran dan Syria, atau mendikte pemerintah Pakistan. Dengan kata lain, war on Islam atau perang melawan Islam yang dulu diproklamirkan Presiden Bush, masih berlangsung terus.
Oleh karena itulah agaknya, suasana di Indonesia menjelang kedatangan Obama tak seoptimis di Turki dan Mesir dulu. Malah di berbagai kota telah pecah demo menantang kedatangan Obama. Hanya pemerintah Presiden SBY yang kelihatan sibuk menyambut Obama.
Detasemen 88 Anti-teror Polri sibuk menguber dan menembak mati sejumlah orang yang mereka tuduh sebagai teroris. Operasi-operasi dengan keras tampaknya dilakukan untuk memberi rasa aman kepada Presiden Amerika Serikat itu. Mereka tampak lebih sibuk – dan panik – ketika Obama mengundurkan waktu kunjungan dua hari, serta tak jadi membawa serta istri dan anaknya – yang dulu disebutkan untuk bernostalgia.
Yang lain yang tampak sibuk adalah para aktivis LSM. Mereka meminta Obama untuk menekan Presiden SBY dalam kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir. Salah satu di antara mereka, Rafendi Djamin, malah menemui Obama ke Washington.
Para pengurus LSM itu rupanya menganggap Indonesia adalah negara bagian dari Amerika Serikat, dan Presiden SBY adalah seorang Gubernur Negara Bagian. Oleh karena itulah Obama bisa menekan SBY.
Mestinya kedua presiden itu tak bisa tekan-menekan, karena keduanya sekarang bermasalah. Profesor William Liddle, pengamat Indonesia paling senior dari Ohio State University, menulis di KOMPAS, 10 Maret lalu, bahwa Presiden Obama mau pun Presiden SBY sedang berada dalam krisis.
Obama di mata Liddle, selain soal bailout, mengalami krisis karena soal asuransi kesehatan bisa merebak menjadi ancaman terhadap kebebasan memilih bagi rakyat Amerika Serikat. Sementara Presiden SBY dituding berpihak ke pasar bebas dan kapitalis asing, daripada kepada negara dan rakyat, dalam mengangkat para pejabatnya serta pilihan kebijakan ekonominya. Masalah ini menimbulkan tekanan kepada keduanya karena mencerminkan aliran budaya politik yang berakar dalam di masyarakat masing-masing.
Liddle lebih optimistis Obama bisa mengatasi krisis dibanding SBY. Kebenaran ramalam professor senior itu bisa diikuti. Tapi ia tak menyinggung soal Bank Century dan hubungannya dengan korupsi yang di zaman Presiden SBY tambah menyebar dengan subur. PERC, sebuah perusahaan konsultan dari Hongkong baru saja mempublikasikan hasil surveinya, ternyata Indonesia merupakan negara dengan tingkat korupsi paling tinggi di Asia. Korupsi menyebabkan tumbuh suburnya rasa ketidak-adilan. Rasa ketidak-adilan bisa membesar dan satu saat bisa menumbangkan rezim.
