Berikan Keanggotaan Penuh Untuk Palestina, AS Potong Dana Untuk UNESCO
Tuesday, 01 November 2011 06:54 | 
Written by Jaka | 
Washington (SI ONLINE) - Amerika Serikat memutuskan akan memotong dananya bagi UNESCO setelah mengabulkan permohonan Palestina untuk menjadi anggota penuh.
Departemen Luar Negeri AS pada Senin (31/10/2011) mengatakan bahwa Washington tidak akan menyalurkan kontribusinya untuk bulan November sebesar USD 60 juta kepada UNESCO.
Washington yang merupakan sumber dana UNESCO terbesar, sekitar 22% memutuskan hal tersebut dikarenakan peraturan hukum AS yang melarang AS memberi dukungan kepada lembaga PBB manapun yang menerima keanggotaan Palestina.
Sebelumnya pembuat kebijakan AS memang sudah mengancam akan membekukan dana bantuan sebesar US$80 juta untuk UNESCO, jika lembaga tersebut memberikan status keanggotaan pada Palestina.
Gedung Putih menyebut keputusan UNESCO sebagai "prematur," dan mengatakan langkah tersebut mengecilkan upaya komunitas internasional untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh di Timur Tengah.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan UNESCO tidak berhak menerima Palestina sebagai anggota, karena belum diakui status negaranya oleh PBB.
"Saya bingung, bagaimana bisa badan di PBB membuat keputusan status negara saat isu ini tengah digodok di PBB. Saya kira prosedur ini sangat aneh. Status negara haruslah ditentukan di PBB dan bukan oleh badan yang berada di bawah PBB," tegas Clinton
Red: Jaka
Sumber: voa
Departemen Luar Negeri AS pada Senin (31/10/2011) mengatakan bahwa Washington tidak akan menyalurkan kontribusinya untuk bulan November sebesar USD 60 juta kepada UNESCO.
Washington yang merupakan sumber dana UNESCO terbesar, sekitar 22% memutuskan hal tersebut dikarenakan peraturan hukum AS yang melarang AS memberi dukungan kepada lembaga PBB manapun yang menerima keanggotaan Palestina.
Sebelumnya pembuat kebijakan AS memang sudah mengancam akan membekukan dana bantuan sebesar US$80 juta untuk UNESCO, jika lembaga tersebut memberikan status keanggotaan pada Palestina.
Gedung Putih menyebut keputusan UNESCO sebagai "prematur," dan mengatakan langkah tersebut mengecilkan upaya komunitas internasional untuk mencapai perdamaian yang menyeluruh di Timur Tengah.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan UNESCO tidak berhak menerima Palestina sebagai anggota, karena belum diakui status negaranya oleh PBB.
"Saya bingung, bagaimana bisa badan di PBB membuat keputusan status negara saat isu ini tengah digodok di PBB. Saya kira prosedur ini sangat aneh. Status negara haruslah ditentukan di PBB dan bukan oleh badan yang berada di bawah PBB," tegas Clinton
Red: Jaka
Sumber: voa
- Pendeta Pembakar Quran Akhirnya Tewas Mengenaskan
- SEHARI KAPOLRI BOHONG LIMA KALI
- Hanung, Kau Keterlaluan: Pesantren dan Kiyai Begitu Kau Burukkan
- Cara Mendidik Anak Sesuai Tuntunan Islam
- Siapa Endang Rahayu Sedyaningsih?
- OPERASI ZIONIS ISRAEL DI INDONESIA: Ada Zionis di Telkomsel
- SBY Bantu Rp200 Juta untuk Kegiatan Ritual
- Forum Kiyai Muda Jatim: JIL Tak Punya Argumentasi Kuat
- UMAT ISLAM BEKASI VS HKBP
- Pemerintahan Amburadul, Syirik dan Kafir
Komentar TV Islam
Indonesia bangkrut karena korupsi dan kolonialisme. Pergantian rezim harus dilakukan secepatnya untuk menyelamatkan negeri ini. Yang tidak kalah penti...
Kasus GKI Yasmin semakin membuktikan kebenaran laporan International Crisis Group. Menurut ICG, salah satu faktor utama meningkatnya gesekan antaruma...
 Artawijaya
Penulis buku "Gerakan Theosofi di Indonesia" dan "Jaringan Yahudi Internasional di Nusantara" Pustaka Al-Kautsar, Jakarta
Penganut Theosofi di Minangkabau menolak penegakkan syariat yang dianggap ancaman terhadap adat istiadat Minangkabau. Padahal syariat yang ingin ditegakkan ketik... |