|
Media massa Turki yang terbit pada Selasa (22/7) ramai memberitakan perseteruan antara kubu partai berkuasa, partai Keadilan dan Pembangunan Turki (AKP) dengan kelompok sekuler yang didukung militer, mahkamah konstitusi dan sejumlah partai sekuler. Puncaknya, gugatan Jaksa Turki untuk membubarkan AKP, dengan alasan ingin mengubah Turki menjadi negara Islam menggantikan sistem sekularisme.
Kontan saja, Partai AKP menolaknya dengan tegas. Dalam berbagai kesempatan, pimpinan partai ini selalu mengatakan kebijakan partainya tidak terkait dengan tuduhan itu. AKP selalu menegaskan bahwa partainya adalah penganut prinsip sekularisme Kamal Attarruk. Gugatan itu, menurut AKP, bermotif politis, dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan AKP yang sah dan pembubaran Parlemen Turki untuk kemudian diadakan pemilu Parlemen Turki yang dipercepat. Bersamaan dengan terjadinya tarik ulur ini, muncul lagi kasus lain yakni percobaan kudeta yang dipimpin oleh eks-jenderal yang ingin menggulingkan pemerintahan Turki yang sah dengan kekuatan militer. Dari berbagai fakta yang muncul, dapat ditarik benang merah bahwa konflik di Turki sesungguhnya bukan konflik antara Islam dan Sekulerisme, namun konflik ini adalah pertarungan antara kekuatan-kekuatan “kamalisme” yang mengendalikan militer dan Mahkamah Konstitusi serta sejumlah partai oposisi sekuler Turki (seperti Partai rakyat yang secara terbuka mengatakan sebagai partai Sekularis) dengan kubu AKP yang diukung AS. Partai AKP sendiri dalam berbagai kesempatan tidak pernah menyebut dirinya sebagai partai berlandaskan Islam, bahkan kerap menegaskan sikapnya yang akan menghormati konstitusi dan mengikuti prinsip-prinsip republik Turki yang sekuler yang didirikan oleh Kamal Attatruk. Partai AKP-pun ketika menuntut pembolehan bagi para mahasiswi untuk memakai pakaian jilbab, jargon yang dipakai bukan penerapan syariah Islam, melainkan kebebasan personal dan hak-hak asasi manusia, dimana prinsip HAM membolehkan siapun untuk memilih pakaian sesuai yang dikehendakinya.. Secara sederhana, konflik di Turki dapat disimpulkan sebagai konflik antara AKP dengan kubu Kamalisme dalam dua masalah : Pertama : Konflik Seputar Peran Militer dalam Politik di Turki Kubu “Kamalisme” menginginkan militer tetap berkuasa dan menjadi pengendali pemerintahan Turki, karena militer dinilai lebih memberi jaminan bagi keberlangsungan sekularisme negara Turki. Sikap ini sangat didukung oleh Inggris dan Perancis. Dukungan Perancis tercermin dari pernyataan Bernar Konusher, Menlu Perancis minggu lalu yang mengatakan “militer Turki memerankan peran penting di Turki dalam rangka memelihara demokrasi, yakni memisahkan antara masjid dan negara”. Dilain pihak, AKP menginginkan militer tidak memiliki peran dalam perpolitikan di Turki dan ingin memangkas habis peranannya dalam urusan pemerintahan.Dalam persepsi politik AKP, militer harus tunduk terhadap keputusan demokrasi hasil pemilu dan menghormati pluralisme. Sikap politik ini didukung oleh AS karena ini merupakan sarana terbaik bagi AS untuk bisa melakukan infiltrasi kedalam pusat-pusat pengambilan keputusan di Turki, termasuk lembaga-lembaga negaranya, sehingga diharapkan AS dapat memiliki perpanjangan pengaruh di lembaga-lembaga kenegaraan Turki. Dan dengan demikian dapat menandingi pengaruh politik Inggris yang kuat di negeri ini. Kedua: Perbedaan Sikap Seputar Globalisasi Kelompok kamalisme menentang keras berbagai kebijakan dan langkah-langkah pemerintahan AKP untuk meliberalisasikan ekonomi Turki dan meleburnya kedalam ekonomi global. Kelompok kamalisme terus berupaya mendorong Pemerintahan AKP agar mengambil kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih protektif, guna melindungi pengusaha-pengusaha local dari ancaman kebangkrutan akibat liberalisasi perdagangan , Selain itu, Kubu Kamalisme sangat sensitive dengan isu hegemoni kooporate asing di sector-sektor strategis di Turki, khususnya perusahaan-perusahaan dari AS. Perlu diketahui, Turki sejak dipimpin oleh AKP telah melangkah jauh melakukan restrukturisasi ekonomi Turki agar bersesuaian dengan sistem ekonomi pasar. Dibawah AKP, Turki melakukan kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia untuk menerapkan liberalisasi perdagangan dan privatisasi sector publik. Berbagai kebijakan pemerintahan Turki ini telah menyebabkan pelemahan peran tentara dan kelompok kamalisme dalam perekonomian Turki, termasuk adanya lapangan usaha sejumlah petinggi militer Turki yang terserobot. Dalam konteks ini dapat disimpulkan, bahwa konflik yang terjadi di Turki antara kubu AKP dan kekuatan-kekuatan Kamalisme ( termasuk didalamnya militer dan partai-partai sekuler) adalah implikasi dari konflik perebutan pengaruh antara Eropa dan AS. Eropa mendukung kubu kamalisme . yang selama ini selalu bergantung kepada militer sebagai jalan akhir untuk mempertahankan eksistensinya, sementara AS menggunakan partai Keadilan dan Pembangunan untuk mempromosikan slogan-slogam kebebasan, demokrasi dan penghormatan terhadap HAM yang saat ini menjadi trend internasional dan regional. Maka dari itu, konflik di Turki ini tidak ada kaitan sama sekali dengan Islam baik langsung maupun tidak langsung. Terkait dengan sikap kedua kubu ini terhadap Israel, baik AKP maupun kubu kamalisme mempunyai sikap yang sama. Keduanya mendukung menjalin hubungan baik dengan Israel, karena memberi kemaslahatan bagi Turki. Seperti diketahui, pihak yang pertama menandatangani Kesepakatan Pertahanan bersama antara Turki dan Israel adalah PM Necmetin Arbakan yang pada saat itu adalah pendiri partai Refah dan bapak spiritualis AKP. Fakta lainnya, partai AKP-lah yang menjadi mediator perundingan antara Syria dan Israel, dan PM Turki Ardugan adalah penggagas pembangunan pipa air untuk menyalurkan air tawar dari Turki ke Israel.Masalah hubungan antara Turki dan Israel mungkin menjadi satu-satunya yang menjadi kesepakatan bersama antara kedua pihak.. Jadi, konflik di Turki bukan sama sekali terkait pertarungan antara sekularisme dengan Islam tapi merupakan implikasi dari perebutan pengaruh kekuatan kapitalisme AS disatu sisi dengan Eropa yang dikomandoi Perancis dan Inggris yang ingin sama-sama berebut pengaruh di Turki. [syarif/alq/www.suara-islam.com]
 |
