|
TABLOID SUARA ISLAM EDISI 55, Tanggal 21 Nopember - 5 Desember 2008 M/22 Dzulqo’dah-7 Dzulhijjah 1429 H Gambar mantan Presiden Soeharto muncul dalam iklan politik PKS dengan sebutan sebagai guru bangsa. Ada pesan sponsor atau sekadar menangguk suara Suhartois?.
Baru kali ini sebuah iklan mampu memancing perdebatan politik yang panas. Baru kali ini pula sebuah iklan berpotensi mendongkrak suara atau menjungkalkan pamor sebuah partai politik. Hal itulah yang terjadi sejak sepekan lalu, ketika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merilis sebuah iklan kampanye politik dalam rangka Hari Pahlawan, 10 November tahun itu. Dalam iklan politik itu, delapan tokoh negeri ini ditampilkan. Kedelapan orang itu adalah mantan Presiden Soekarno, mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan, pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asyari, mantan Ketua Umum Partai Masyumi M Natsir, Panglima Besar Jenderal Sudirman, pelopor perang 10 November Bung Tomo, serta mantan Presiden Soeharto, Munculnya wajah mantan Presiden Soeharto di antara kedelapan tokoh inilah yang mengundang kontroversi sejak iklan itu muncul di beberapa televisi swasta di negeri ini. Apalagi tak hanya sekadar menampilkan wajah Pak Harto, di akhir tayangan iklan itu terdengar pula sound bite: “Terima kasih guru bangsa, terima kasih pahlawan, kami akan melanjutkan langkah bersama PKS”. Maka gemparlah publik. Apalagi di Jakarta sebagai pusat gempa dan rumor politik. Berbagai media cetak dan elektronik memberitakan gegap gempita, sementara para pakar membahasnya panjang lebar. PKS dinilai telah menyinggung sensitifitas khalayak ramai. Sebab, banyak pihak masih menganggap mantan penguasa Orde Baru itu sangat tidak layak digelari pahlawan ataupun disebut guru bangsa. Kritik Sana Sini Karena dinilai menyinggung sensitifitas publik itulah, iklan politik PKS dikecam berbagai kalangan. Koordinator Gerakan Kaum Muda 1998, Ray Rangkuti mengatakan bahwa iklan itu misleading, karena Soeharto tak layak disebut pahlawan atau guru bangsa. “Selama 32 tahun berkuasa, ia hanya menyumbangkan peradaban buruk kepada bangsa ini. Era Soeharto penuh darah, KKN, dan moral busuk,” ujarnya. Aktivis Forum Kota, Mixil Mina Munir juga mencela PKS. Menurut dia, tampilnya Soeharto menunjukkan PKS partai oportunis. “PKS mau cari aman. Semua kelompok seolah-olah diakomodasi. Dari Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi, kelompok Nasionalis maupun Islam,” ujarnya. Ia menyeru masyarakat agar tidak memilih PKS dalam Pemilu 2009 nanti karena dianggapnya membahayakan sistem berbangsa dan bernegara. Ketua Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru, Semaun Utomo mengancam akan berkampanye agar masyarakat tak memilih PKS. Lelaki tua ini mengaku tak habis pikir dengan komentar Presiden PKS Tifatul Sembiring, yang menganggap Soeharto guru bangsa. “PKS juga harus ingat 300 ribu nyawa yang melayang karena ulah Soeharto sejak tragedi 30 September 1965," kata mantan aktifis komunis ini. Bukan soal foto Soeharto, Pengurus Pusat Muhammadiyah tersinggung karena foto KH Ahmad Dahlan ditampilkan. Tayangan itu dinilai melecehkan karena mencatut pendiri Muhammadiyah itu untuk iklan politik. Sikap Muhammadiyah disampaikan lewat media massa. “Ini terus terang meremehkan dan melecehkan. Saya minta kepada PKS, nggak usahlah, tak perlu menempuh cara-cara seperti itu,“ kata Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Iklan yang mengaitkan tokoh-tokoh itu dengan PKS, termasuk KH Ahmad Dahlan, menurut Din hanya untuk kepentingan jangka pendek, yakni mendongkrak perolehan suara dalam pemilu nanti. Karena itu, kata Din, Muhammadiyah jadi tidak bangga dengan hal ini. “Kalau kawan-kawan PKS betul-betul menghargai pendapat ini, sebaiknya iklan itu ditarik," ujarnya. Menurut Din, banyak warga Muhammadiyah yang tidak suka figur sentral mereka dikait-kaitkan dengan politik, apalagi tanpa pemberitahuan atau izin PP Muhammadiyah. Menurut dia, ini menyalahi etika. “Kami bangga KH Ahmad Dahlan dianggap sebagai pahlawan nasional. Tapi kami keberatannya karena iklan itu iklan politik menghadapi pemilu,“ ujarnya.
Pantang Mundur
Tapi PKS tak terlalu ambil pusing dengan segala kecaman berbagai pihak. “Jika ada dana lagi, kita bikin iklan Hari Ibu di bulan Desember,” kata Humas PKS Ahmad Mabruri. Menurut dia, jumlah dana yang sudah disiapkan partainya untuk iklan kampanye sekitar Rp 2 miliar. “Dana itu berasal dari uang Dewan Pengurus Pusat PKS, dibantu dari sumbangan para kader,” ujarnya kepada Inilah.com. Pengurus pusat pun bergeming. Menurut Sekjen PKS Anis Matta, partainya akan terus menayangkan iklan itu. “Tak ada perubahan. Akan terus tayang," ujarnya. Ia meminta semua pihak menempatkan diri secara proporsional.“Sebagai manusia biasa, Soeharto mempunyai kesalahan. Tapi, sosok Soeharto juga mempunyai kontribusi yang besar bagi kehidupan bangsa,“ ujarnya. Menurut Anis, sebenarnya PKS juga memiliki pengalaman yang tidak mengenakan dengan Soeharto. Sebab, Ketua Majelis Syuro PKS, Ustadz Hilmi Aminuddin, juga pernah ditangkap di masa Orde Baru. Namun, “Demi perubahan, kita tidak dendam,“ ujarnya. Konon, putra tokoh DI/TII Danu Mohammad Hassan itu ditangkap sekitar tahun 1981 karena dituduh terlibat gerakan NII. Sebenarnya, sikap PKS yang cenderung melunak terhadap Soeharto tidak hanya sekali ini saja. Ketika penguasa Orde Baru itu dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Pusat (RSPP) dan kemudian meninggal dunia, awal tahun ini, para petinggi PKS dan Fraksi PKS di DPR secara resmi juga menyerukan agar pemerintah memaafkan Soeharto dari kesalahan masa lalu. Kata Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah, penayangan gambar mantan penguasa Orde Baru itu sah-sah saja. Apalagi PKS tidak menyebut Soeharto sebagai pahlawan. “Siapa yang menyebut pahlawan. Kalau Pak Harto sebagai guru bangsa, iya...,” ujarnya. Status Soeharto menurut dia sama dengan Soekarno, dan memperdebatkan status mereka sama saja dengan memperdebatkan persoalan yang tidak substansial. Fahri justru meragukan kapasitas pengritik iklan itu. “Mungkin Forkot membawa misi kelompok tertentu,“ ujarnya. Ia mengaku tidak khawatir atas seruan Forkot. Mantan aktivis 1998 dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) ini malah menantang Mixil jika ingin berdemonstrasi atau berdebat. "Silakan saja undang. Kapan dan di mana saja kami siap," ujarnya. Meski tak langsung menjawab protes Muhammadiyah maupun keluarga para tokoh yang ditampulkan PKS, Fahri mengatakan bahwa protes-protes semacam itu salah jika dialamatkan kepada PKS. Sebab, tokoh-tokoh yang ditampilkan adalah para tokoh bangsa. “Kalau diprotes tidak usah menjadi orang terkenal dan orang yang memiliki pengaruh di tubuh bangsa," ujarnya pula.
Ada Apa dengan PKS?
Dengan memunculkan Soeharto, pengamat politik Fachri Ali menilai PKS mulai memiliki imajinasi politik. “Mereka tak lagi terkungkung sebagai partai Islam yang pilih-pilih teman,“ ujarnya. Dengan iklan itu PKS mengambil peran seakan-akan warisan paling sah anak bangsa. Mereka ingin mengatakan bahwa PKS kini bukan hanya partai Islam tapi sudah lebih terbuka dan nasionalis. “Mereka sedang 'berjudi',“ ujarnya. Namun, Direktur Eksekutif Indo Barometer Mohammad Qodari yakin PKS sudah menghitung semua risiko. Berbagai pertimbangan rasional pasti telah diukur. Sebab, dalam iklan itu tersirat harapan untuk menarik suara para pendukung Soeharto yang cukup banyak di negeri ini. “PKS ingin memperluas segmen. Mereka ingin keluar dari basis segmen selama ini,“ ujarnya. Memang, sejak awal tahun ini, dalam Mukernas di Bali, PKS telah menyatakan diri sebagai sebagai partai terbuka. Dengan berbagai manuver ini, tampaknya PKS sedang mencoba bergeser ke tengah, dan membuka diri. Harapannya tentu agar mereka bisa memenuhi target perolehan suara 20 persen dalam pemilu 2009 nanti. Artinya, PKS sudah tidak lagi mengandalkan pemilih tradisionalnya yang berbasis Islam. Menurut Fachri, pendukung loyal PKS dianggap sudah tetap dan tidak akan lari. Namun, iklan ini akan mempengaruhi pemilih yang bersimpati kepada PKS, tapi bukan kader PKS. “Mereka akan lari kalau ada kader partai dipanggil KPK, karena dinilai tidak bisa mempertahakan moral," ujarnya. Tapi tampaknya keputusan PKS tetap bulat. Meskipun Soeharto memiliki citra buruk di mata kalangan intelektual, mereka tetap percaya diri mengusungnya. “Jadi, ada coorporate action yang dilakukan PKS, karena di mata rakyat belum tentu Soeharto buruk," ujarnya. Lalu, siapa di belakang corporate action ini?[abu zahra/www.suara-islam.com]
 |
