Rencana pemerintah melakukan privatisasi sejumlah BUMN sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat. Privatisasi BUMN itu dilakukan semata hanya memenuhi kepentingan asing untuk mengeruk kekayaan alam di negeri ini. Itulah yang disebut dengan penjajahan model baru.

“Karena privatisasi itu semata untuk memberikan keleluasaan kepada pihak asing dalam menguasai sumber-sumber ekonomi nasional kita,” ujar Kusfiyardi, mantan koordinatror Koalisi Anti Utang.  Sebab itu wajar pula, katanya, jika asing yang banyak mendapat keuntungan dari privatisasi ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut seputar privatisasi BUMN ini dan siapa yang bermain di dalamnya, berikut wawancaranya dengan wartawan Suara Islam, Pendi Supendi, beberapa waktu lalu.

Komentar Anda terhadap rencana privatisasi BUMN?

Saya melihat privatisasi itu latar belakangnya tidak diketahui secara jelas oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan soal rencana privatisasi tersebut. Misalnya privatisasi BUMN itu kan masuk dalam APBN. APBN itu sendiri harus disahkan oleh DPR karena kedudukannya sama dengan UU. Tetapi kebutuhan akan privatisasi ini itu missleading informasinya. Misalnya disebutkan karena BUMN itu sarangnya korupsi, tidak efesien, dan merugi, atau kita tidak punya duit sehingga ini lebih baik dijual saja. Nah mereka tidak menjelaskan ada motif lain yang melatarbelakangi mengapa harus dilakukan privatisasi itu.

Kalau kita lihat, privatisasi itu sebenarnya rencana yang sudah lama. Karena satu hal yang harus kita tahu BUMN itu karakteristiknya public service obligation, artinya ia menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kedua terkait dengan faktor yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak Sehingga keberadaan BUMN tersebut sesungguhnya punya misi melayani. Tidak ada BUMN itu menurut konstitusi harus untung.

Lalu kenapa BUMN itu harus diprivatisasi?

Ya itu yang menarik selama ini, orang-orang  yang bernama mafia Berkeley itu dengan sistematis telah memanipulasi pentingnya keberadaan BUMN itu dalam kepentingan ekonomi nasional kita. Itu mereka lakukan dengan cara memberikan ruang yang luas kepada lembaga-lembaga asing seperti Bank Dunia dan IMF untuk memberikan evaluasi-evaluasi. Contohnya di sektor listrik. Di awal-awal membangun infrastruktur listrik, Bank Dunia dengan jelas mengatakan ini adalah barang publik dan masuk ke dalam layanan publik sehingga harus dikuasai oleh negara dalam bentuk monopoli sehingga dipastikan semua orang mendapatkan akses terhadap listrik. Tentu ini tidak bertentangan dengan konstitusi kita di awal-awal. Tapi ketika itu sudah dijalankan, itu kan perlu pengembangan lebih lanjut infrastrukturnya ini di samping perlu perawatan. Lalu Bank Dunia menawarkan persyaratan, kita akan evaluasi dulu BUMN ini. Lalu keluar evaluasi yang menunjukkan bahwa BUMN ini merugi. Yang mereka gunakan adalah standar laporan rugi laba yang digunakan oleh perusahaan privat. Tentu ini kan nggak pas.

Kenapa standarnya bisa berbeda?

Nah di sinilah kita lihat bahwa sebenarnya Bank Dunia itu telah melakukan kebohongan publik.  Kalau kita cek lagi dengan ceritanya Jhon Perkins,  sebenarnya  memang itu tujuan mereka. Membuat perencanaan yang optimistik tentang pembangunan infrastruktur listrik, lalu menawarkan dalam  jumlah besar supaya diambil oleh pemerintah Indonesia dan tidak terbayarkan. Kan begitu rencananya.

Jadi singkatnya ada kepentingan asing di balik privatisasi BUMN-BUMN itu?

Ya, itu upaya untuk memberikan keleluasaan kepada pihak asing dalam menguasai sumber-sumber ekonomi nasional kita.  Tidak ada hubungannya dengan upaya untuk membayar utang LN seperti yang tercantum dalam APBN. Sebab hasil dari privatisasi itu berapa sih? Paling 5 trilyun, 8 trilyun. sementara itu pemerintah harus bayar utang sekitar  150 trilyun. Tidak ada hubungannya juga dengan BUMN yang merugi dan lainnya itu.

Lalu siapa yang diuntungkan dengan privatisasi itu?

Yang diuntungkan jelas kelompok kapitalis asing dan kapitalis nasional. Tetapi saya kira keuntungan terbesarnya tetap dinikmati asing. Karena bisa jadi pihak-pihak asing itu juga memafaatkan kapitalis lokal atau pemilik modal nasional, sehingga tidak mendapat resistensi dari masyarakat. Jadi selalu penjajahan bentuk baru itu terjadi karena ada kolaborasi antara pihak-pihak asing dengan pihak domestik. Dan kolaborasi itu tidak hanya melibatkan pengusahanya, tapi juga melibatkan akademisi, pemerintahan, politisi untuk memuluskan agenda-agenda mereka.

Kompensasi apa yang didapat agen-agen itu?

Sebagai kompensasinya  asing memberikan ruang ekspresi, seperti dijadikan menteri keuangan terbaik lah, dapat penghargaan akademis, atau tetap berkuasa di panggung politik. Itu kompensasi yang mereka terima. Jadi mereka itu adalah orang yang mengijonkan kekuasaan. Yang penting saya berkuasa. Tak peduli soal bangsa ini, rakyat ini mau bagaimana. Itulah yang kita sebut dengan pengkhianat itu sebenarnya.

Kalau begitu asing itu sekarang sudah antri untuk membeli BUMN-BUMN itu?

Oh itu sudah direncanakan sejak lama. Jadi begitu Soekarno jatuh tahun 1965, sebelum UU PMA keluar, sudah ada pertemuan di Jenewa yang dihadiri oleh perusahaan-perusahaan besar dunia. Di sana dibicarakan bagaimana pembagian kue ekonomi Indonesia. Pertemuan itu bukan hanya membicarakan bisnis minyak, tambang, tapi termasuk retail juga. Setelah pertemuan di Jenewa itu keluarlah produk pertama dari pemerintahan Soeharto atau tepatnya produk pertama dari mafia Berkeley, yaitu UU Penanaman Modal Asing yang sekarang digantikan dengan UU PMA yang baru. UU PM yang baru juga dikerjakan oleh agen asing.

Siapa sebenarnya yang sangat berperan dalam proses privatisasi BUMN ini?

Ya menteri keuangan. Menkeu dari waktu ke waktu yang mengerjakan itu. Kemudian didukung oleh Meneg BUMN, oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Di  sini jelas menteri keuangan itu menjadi penguasa atas seluruh kekayaan republik Indonesia. Menteri keuangan itu sekaligus berperan sebagai bendahara negara. Seluruh perencanaan keuangan otorisasinya ada di menteri keuangan, bukan di tangan presiden. Bahkan presiden sekalipun kalau ingin  mengeluarkan keuangan harus izin menteri keuangan.  Seluruh APBN itu  semua otorisasinya ada di menteri keuangan. Termasuk penjualan BUMN.  Penjualan BUMN itu tidak akan terjadi kalau tidak ada izin menteri keuangan. Nah persoalannya menteri keuangan itu menjalankan perintahnya lembaga seperti Bank Dunia, ADB, termasuk Amerika IMF dan seterusnya. Bahkan bisa jadi menteri keuangan juga menjalankan apa yang dimaui oleh perusahaan-perusahaan asing. Itu terjadi sejak tahun 1980-an.

Kalau begitu Anda ingin mengatakan menteri keuangan itu sebagai antek asing?

Anteknya ya jelas Menteri Keuangan. Sejak kapan menteri keuangan itu dikasih ke partai politik. Selalu pasti para ekonom dari UI atau UGM yang termasuk dalam kelompok Mafia Berkeley. Ya mereka itu lah yang cara berpikir dan perkataannya selalu berdasar agenda-agenda Washington Consensus. Termasuk Menteri Koordinator Perekonomian. Itu kan sudah menjadi satu tim. Makanya tim ekonomi selalu dikuasai oleh Mafia Berkeley. Atau orang-orang yang bisa bekerja sama dengan Mafia Berkeley. Jadi boleh saja Menteri BUMN dipegang oleh partai politik, atau Kepala Bappenas dipegang oleh yang bukan Mafia Berkeley. Tapi mereka itu adalah orang yang sangat patuh kepada Mafia Berkeley. Kapan mereka menentang kemauan Mafia Berkeley? Tak Pernah. Termasuk Gubernur BI. Jadi semua yang berhubungan dengan sektor ekonomi, keuangan dan sumber daya seperti Gubernur BI, Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri Perdagangan, Meneg BUMN, Meneg ESDM, jelas mereka kuasai semuanya.

Itu pula yang menyebabkan Boediono terpilih sebagai Gubernur BI?

Iya lah. Sangat wajar. Supaya upaya untuk meneror perekonomian kita bisa lebih mudah.  Bagaimana mereka melakukan teror terhadap perekonomian kita?  Itu sudah dilakukan sejah awal 1997 kemarin. Pemerintah harus melepas standar nilai tukar ke pasar. Sehingga setiap hari bisa berubah. Nah ketika nilai tukar berubah, maka instrumen untuk mengendalikannya kan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Kalau suku bunga SBI itu naik maka yang terbebani APBN. Ketika APBN terbenani maka defisitnya kan nambah. Nah ketika seperti itu mereka jadi  mempunyai  alasan untuk bikin utang baru dan menjual BUMN. Jadi tujuannya bukan hanya sekadar untuk mengamankan perekonomian nasional.

Apakah DPR tidak mengerti akan hal itu?

Ya itu yang memang patut kita pertanyakan sebenarnya, dan perlu kita sikapi dengan kritis. Bisa jadi sebenarnya DPR juga sudah kesusupan agen-agen asing ini. Ya bukan seluruh anggota DPR nya. Tapi kesusupan itu  bisa jadi agen-agen itu sudah ada di semua partai politik. Mereka ditempatkan di komisi-komisi tertentu. Tugasnya cuma satu, memuluskan apa yang diusulkan oleh pemerintah. Atau bisa juga diperdaya dengan praktek suap seperti yang dilakukan oleh BI itu. Praktek suap itu juga dilakukan langsung oleh Bank Dunia sebenarnya untuk pembahasan UU itu. Makanya waktu pembahasan UU Sumber Daya Air, pembahasannya kan bukan di DPR, tapi di Lippo sana. Dan yang memberikan fasilitas itu Bank Dunia. Lalu ditambah dengan uang saku, uang makan, ditambah paket perjalanan ke luar negeri dan sebagainya.

Adanya BUMN yang dianggap tidak efesien apa itu bisa jadi alasan privatisasi BUMN?

Ya tidak lah. Sekarang saya tanya, Anda punya warung, Warung Anda merugi. Apa yang yang Anda lakukan. Anda akan melakukan evaluasi kan. Anda akan mengevaluasi apa barangnya kemahalan, apa karyawan Anda melakukan kecurangan. Jadi tidak mesti dijual. Nah celakanya begini, pemerintah melakukan privatisasi terhadap BUMN karena dianggap merugi. Lalu BUMN itu diperbaiki dulu biar bagus. Setelah bagus malah dijual. Yang gendeng (gila-red) itu siapa? Kalau BUMN itu bisa diperbaiki lalu kenapa dijual? Jadi tidak benar kalau disebut BUMN itu merugi, saya masih belum percaya. Karena BUMN itu punya market yang jelas.

Bisa tidak  kita menggagalkan penjualan BUMN-BUMN itu?

Bisa. Caranya kita ganti menteri keuangannya, ganti menteri BUMN nya, atau DPR melarang dan membatalkan rencana penjualan BUMN itu. Kalau pun itu sudah ada dalam UU, maka UU-nya itu yang diamandemen. Pembatalan privatisasi BUMN itu saya kira bukan hal yang rumit.

Kalau dibatalkan apa itu tidak akan mempengaruhi kepercayaan asing untuk investasi di Indonesia?

Bukan. Yang terjadi itu akan mengurangi kepercayaan asing kepada mereka untuk mendukungnya tetap dalam kekuasaan.

Baru-baru ini pemerintah berencana untuk membuat utang baru, ada apa ini sebenarnya?

Ya, tugas Mafia Berkeley duduk di kekuasaan, terutama sebagai menteri keuangan itu, memang untuk membuat utang. Jadi tugas mereka  yang pertama adalah memastikan pembayaran utang-utang lama, dan yang kedua meneruskan utang-utang yang baru. Itu bukan hal yang aneh. Itu bagian dari job description-nya. Padahal kalau sampai kita itu tidak membayar utang, APBN kita bisa surplus. Jadi misalnya begini, tahun lalu, kalau tidak salah, pembayaran utang LN kita kira-kira ada 92 trilyunan.  Defisisit APBN kita ada sekitar 40 trilyunan. Kalau kita tidak bayar utang luar negeri, maka hitung saja, minus 40 trilyunan  ditambah 92 Trilyunan, kita akan surplus sekitar 50 trilyunan. Nah kalau kita sudah surplus seperti itu pertanyaan berikutnya apakah kita masih perlu jual BUMN? Apakah kita masih bikin utang baru, ya nggak. Jadi itulah pentingnya asing memasang orang yang kita sebut Mafia Berkeley itu. Tujuannya ya supaya agenda-agenda mereka bisa jalan. Mereka ditugaskan memang bukan untuk menyejahterakan rakyat atau demi kepentingan nasional. Mereka hanya memikirkan, yang penting bagaimana mereka tetap  berkuasa. Jadi mereka itu adalah intelektual pelacur kalau dalam tata bahasa saya. Bukan intelektual rahmatan lil alamin,

Apa bedanya intelektual pelacur dengan intelektual rahmatan lil alamin?

Intelektual rahmatan lil alamin ini begini, dia balajar, dia punya ilmu, dia terapkan ilmunya di masyarakat. Kalau intelektual pelacur ini punya syahwat kekuasaannya tinggi, ia tidak bekerja untuk rakyat, tapi hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya. Untuk itu mereka membutuhkan pihak-pihak lain yang bisa menjadi back up politiknya. Nah merekalah yang melanggengkan penjajahan gaya baru di Indonesia ini.

Menurut Anda, seharusnya apa yang perlu dilakukan terhadap BUMN itu?

Jelaslah penguasaan faktor-faktor produksi yang penting bagi negara  dan menyangkut hajat hiudp orang banyak harus dikuasai oleh negara. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak itu memang betul-betul dikelola sesuai dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Jadi sekarang ini bagaimana sistem pengelolaannya bisa betul-betul tidak bertumpu semata-mata pada faktor figur.  Tapi juga ada pada sistemnya. Jadi yang itu semua bisa dikelola dengan sistem yang baik dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Ditempa Sejak Kuliah

Kusfiyardi lahir di Pekanbaru tahun 1973. Pendidikan sekolahnya dari SD hingga lanjutan atas dijalaninya di kota tersebut. Saat menjalani kehidupan di tanah kelahirannya itulah ia merasakan bagaimana listrik, telepon umum dan fasilitas lainnya sangat minim. Jalan besar yang beraspal itu pun berlubang-lubang sehingga kalau hujan tergenang seperti danau. “Dalam konteks pembangunan memang seadanya,” terangnya. Ia pun melihat bagaimana kondisi masyarakatnya yang jomplang dan dipenuhi kemiskinan.

Setelah SMA yaitu tahun 1991, ia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogjakarta, mengambil jurusan akuntansi. Ia pun kemudian mulai aktif di organisasi kemahasiswaan seperti senat dan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa  UII serta di forum-forum diskusi, serta Ikatan Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Ketika mengambil  mata kuliah akuntansi pemerintahan yang diajarkan oleh Revrisond Baswir, pengetahuannya makin bertambah terutama tentang kondisi Republik Indonesia ini. ”Saya jadi tahu siapa yang mengelola uang negara ini, bagaimana itu dikelola, untuk kepentingan apa, pencatatannya seperti apa dan segala macam,” ujarnya.  Di situ pikirannya semakin terbuka sehingga Ardi makin tertarik untuk mendalami masalah ekonomi dan pembangunan.

Selanjutnya ia  bergabung dengan organisasi Liga Mahasiswa Muslim Yogjakarta. Kemudian membentuk Gerakan Aliansi untuk Keadilan guna merespon isu-isu pembangunan.  Usai kuliah,  ia sempat bergabung dengan IDEA (Institute for Development and Economic Analysis) yang dipimpin Revrisond Baswir. Selanjutnya ia pindah ke Jakarta dan berkenalan dengan Koalisi Anti Utang. Pada pertemuan Nasional KAU itulah ia dipilih menjadi sekretaris eksekutif KAU. Kemudian pada pertemuan nasional ke dua tahun 2004 ia  terpilih menjadi koordinator KAU. Di samping itu ia banyak terlibat dengan organisasi jaringan internasional terkait pembangunan dan gerakan untuk meminta penghapusan utang luar negeri.

Sejak aktif di KAU, pikirannya makin terang saja melihat bagaimana negara ini di kelola. “Kebijakan pembangunan ekonomi ini ternyata tidak hanya berdampak pada soal ekonomi semata, tapi juga sampai pada rumah tangga, dan sangat dahsyat dampaknya” terangnya. Karena itu ia pun bertekad hidupnya ke depan sebisa mungkin tidak ikut berkontribusi dalam merugikan masyarakat ini, termasuk kerja di pasar uang. [pendi/www.suara-islam.com]

*Seperti dimuat di Tabloid Suara Islam edisi 42.