Koalisi ini terus dilanda perselisihan dan perbedaan pandangan dalam semua hal terkait masa depan Pakistan pasca Musharraf, khususnya mengenai calon pemimpin Pakistan dan masalah status Hakim Agung yang dipecat Musharraf pada November 2007 lalu.

“Kami telah memutuskan keluar dari koalisi dan menarik 4 menteri  yang duduk dalam pemerintahan Pakistan,” kata Sharif. Pihaknya harus mengambil keputusan ini karena Koalisi sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk melaksanakan semua komitmen besama yang telah disepakati, lanjutnya.

Nawaz Sharif sebelumnya memberikan batas waktu hingga Senin (26/8) bagi Partai Rakyat untuk menyetujui pengangkatan kembali 60 hakim agung Pakistan yang dipecat Musharraf, namun kubu Partai Rakyat, menolak menentukan waktu kapan para hakim itu diangkat kembali.

Namun Partai Liga Muslim tidak akan berupaya menjatuhkan pemerintahan Pakistan dan memilih duduk sebagai kelompok oposisi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah Pakistan. “Kami tidak akan berusaha membubarkan pemerintahan Pakistan tapi memilih untuk duduk di sebagai oposisi,” kata Sharif.

Menurut sejumlah pengamat di Pakistan, penolakan Partai Rakyat untuk mengangkat 60 hakim agung Pakistan tersebut, karena khawatir para hakim agung itu akan mengusut kasus korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh Partai Rakyat dan menolak memberikan amnesty.

Dalam pernyataannya, Nawaz Sharif menuduh Partai Rakyat telah berulang kali melanggar janji dan komitmen bersama terkait dengan pengangkatan para hakim agung itu. “Partai Rakyat telah melanggar komitmen terbesar yang disepakati bersama pada awal bulan Agustus lalu yakni berjanji akan mengangkat para hakim agung itu dalam waktu 24 jam setelah Musharraf mengundurkan diri,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sharif, Partai Rakyat juga telah mencalonkan Ketuanya, Asif Ali Zardari, sebagai kandidat Presiden dan mengumumkan jadwal pemilu tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan Partai Liga Muslim.

Peselisihan Seputar Capres Pakistan

Perselisihan kedua partai tidak hanya soal pengangkatan hakim agung, tapi juga terkait dengan calon Presiden Pakistan pengganti Musharraf. Partai Liga Muslim akan mencalonkan Mantan Hakim Saeeduz Zaman Siidqui sebagai kandidat Presiden. Sementara kubu Partai PPP mencalonkan Zardari sebagai kandidat Presiden Pakistan dalam pemilu yang direncanakan pada 6 September 2008.

Menurut Mantan Menteri Keuangan Pakistan Ishaaq Daar, yang mengundurkan diri dari Koalisi, kedua partai sebenarnya telah membuat komitmen untuk mencalonkan capres dari non partisipan politik, jika Pasal 17 Konstitusi Pakistan belum diamandemen. Koalisi juga sepakat tokoh yang dicalonkan harus memiliki reputasi yang baik dan berjiwa nasionalis.

“Pencalonan Zardari oleh Partai Rakyat merupakan pelanggaran terhadap komitmen bersama  yang dibuat koalisi sebelum pengunduran diri Musharaf,” tegasnya.   

Menanggapi penarikan diri partai Liga Muslim itu, kubu Partai Rakyat tampak terpukul. Ketua Partai Rakyat, Asif Ali Zardari mengatakan sangat terkejut dengan langkah Nawaz Sharif itu dan meminta partai Liga Muslim mentolerir kesalahannya. Zardari juga meminta Partai Liga Muslim untuk kembali bergabung dengan Koalisi Pemerintah.

KPU Pakistan Buka Pendaftaran Capres

Dalam perkembangan lainnya, Komisi Pemilu Pakistan pada Selasa (26/8) menyatakan membuka pendaftaran bagi para calon presiden Pakistan yang akan ikut serta dalam pemilu Presiden Pakistan yang akan diselenggarakan pada 6 September 2008.

Pendaftaran capres akan dibuka selama dua hari. Berdasarkan konstitusi Pakistan, Presiden Pakistan yang baru akan dipilih melalui pemilihan langsung oleh para wakil rakyat di 4 Parlemen Daerah (Punjab, sanad, Belustan dan Sarhad) dan Parlemen Pakistan (Dewan Senat dan Dewan Nasional). [syarif/iol/alj/www.suara-islam.com]